Pendidikan merupakan hal yang penting guna mendapatkan pengetahuan yang nantinya akan digunakan pada masa yang akan datang. Pada era Hindia Belanda, pendidikan merupakan sesuatu yang sulit didapat karena pada saat itu segala aspek mengenai pendidikan berada pada kontrol pemerintah pusat kerajaan Belanda.Pada tahun 1914, pemerintahan Belanda mendirikan HIS atau Hollandsh Inlandsche School yang merupakan pendidikan rendah namun bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Belanda yang dikenal pula dengan sebutan Westersch Lager Onderwijs). Pembuatan sekolah ini merupakan suatu bentuk dijalankannya Politik Etis atau juga politik balas budi, namun kenyataannya politik ini hanyalah politik semata.
Pada tahun 1948 peraturan untuk pendidikan dasar pertama kali diadakan, dan penyempurnaannya dilakukan pada tahun 1892 yang dalam prosesnya pemerintah hindia belanda mengharuskan pendidikan dasar diadakan pada setiap titik penting di lapisan masyarakat atau juga tempat-tempat strategis.
Pada saat pemerintahan hindia belanda, sekolah yang ada tidak terlalu banyak macamnya, namun sekolah yang disediakan lebih dibedakan kepada keturunan asing atau pribumi.
Pada masa Hindia Belanda berkuasa, sejarah pendidikan tidak mengenal adanya play group ataupun TK. Begitu anak-anak menginjak usia 6tahun, maka sudah bisa disekolahkan di HIS dan dituntut untuk mengenyam pendidikan selama 7tahun. Setelah masa pendidikan selesai mereka bisa melanjutkan ke Jenjang yang lebih tinggi seperti Kwekschool, HCS, HBS atau MULO.
Untuk Masyarakat yang berdarah Tionghoa, pemerintahan Hindia Belanda memberikan pilihan bagi mereka yang mau bersekolah dengan bahasa China, seperti Hollands Chinesche School yang biasa dikenal dengan HCS, namun sebagai bahasa pengantar tetap menggunakan bahasa Belanda.
Diluar pendidikan-pendidikan yang tersebut diatas, pemerintah hindia belanda juga mengizinkan didirikannya sekolah swasta. Sekolah swasta ini lebih bersifat eksklusif dan sasaran para siswanya pun sudah ditentukan, seperti Taman Siswa dan Perguruan Rakyat, Selain itu bagi warga yang beragama Muslim, pemerintah juga mengizinkan didirikannya Pondok Pesantren atau sejenisnya.
Pada awalnya tujuan sistem pendidikan ini diperuntukkan bagi pemerintahan Hindia Belanda guna mengisi kekosongan berbagai posisi dalam pemerintahan mereka. Namun dalam kenyataannya, sistem yang mereka adakan mengalami kegagalan karena berbagai faktor, yang salah satunya tidak adanya kestabilan ekonomi di Negara Eropa.